Banyuwangi, Responnews.net – Pemerintah terus mematangkan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau yang lebih dikenal sebagai Bansos Digital, yang kini tengah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Program ini bertujuan memperluas jangkauan bantuan sosial dengan sistem pendataan berbasis digital, bahkan hingga ke wilayah terpencil seperti daerah pegunungan dan kawasan perkebunan.
Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pendataan adalah Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, yang berada di kaki pegunungan Ijen. Di lokasi ini, ratusan warga kurang mampu dicatat secara digital untuk memastikan mereka masuk dalam data penerima bantuan.
> “Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau langsung proses pendataan di lapangan.
Ia mengakui bahwa selama ini, bantuan pemerintah kerap tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Namun, dengan mekanisme digital, hal ini diharapkan dapat diminimalisir.
> “Dengan Bansos Digital ini, semua yang layak mendapatkan bansos bisa mengajukan. Sekaligus bisa menyanggah jika memang layak tapi tertolak atas berbagai bantuan yang pemerintah berikan. Tanpa perlu menghadap siapapun, cukup pencet handphone,” lanjut menteri yang akrab disapa Gus Ipul.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, yang menegaskan bahwa digitalisasi bansos tak hanya soal distribusi bantuan, namun juga penguatan integrasi data untuk kesejahteraan berkelanjutan.
> “Tidak selamanya menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” tegas Luhut, seraya menyebutkan bahwa pendampingan akan dilakukan lewat berbagai skema lanjutan seperti pendidikan anak, bantuan permodalan, dan lainnya.
Luhut menambahkan bahwa integrasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
> “Pak Prabowo ingin kemiskinan ini bisa diselesaikan,” ucapnya.
Program Bansos Digital tak hanya digarap oleh Kementerian Sosial saja. Setidaknya 20 kementerian dan lembaga negara terlibat dalam proyek lintas sektor ini. Setelah melakukan peninjauan lapangan, seluruh pejabat mengadakan rapat koordinasi.
Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Instansi lain yang terlibat termasuk Kemenko PMK, Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Peruri, dan lembaga strategis lainnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa daerahnya siap mendukung uji coba ini secara total, dengan mengerahkan ribuan personel untuk mendata warga secara menyeluruh.
> “Kami berkomitmen untuk menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Ipuk.
Lebih dari 3.000 agen diterjunkan, terdiri dari pendamping PKH, TKSK, operator desa, camat, lurah, kepala dinas, hingga kader dasawisma.
Sumber: Rilis UBB
Editor: Budi
0 Comments:
Posting Komentar