“Saya berharap Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” ungkap Saifullah, saat pertemuan dengan sejumlah pilar penggerak sosial, di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi, Jumat (18/4/2025).
Sekolah Rakyat, menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan.
Dengan pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan, Gus Ipul optimistis bisa jadi pelopor untuk menggelar Sekolah Rakyat tahun ini.
"Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan dengan adanya sekolah ini harapnnya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi," kata Gus Ipul.
Di Banyuwangi sendiri persentase penduduk miskin turun dari 7,34 persen (2023), menjadi 6,54 persen (2024).
Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD hingga SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.
Dalam penentuan para siswa Sekolah Rakyat, akan melibatkan Pemerintah Daerah. Termasuk dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.
"Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menerangkan Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian. Mulai dari Kemterian PU untuk sarana dan prasarana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekruitmen guru, Kementerian Sosial untuk rekruitmen siswa, dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat. Ada sejumlah aset daerah yang diproyeksikan menjadi sekolah tersebut.
“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ipuk juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjangnya. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.
Ipuk optimis jika Sekolah Rakyat bisa diterapkan di tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat persiapannya bisa dimulai tahun ajaran ini,” pungkasnya. (*)
Hms
0 Comments:
Posting Komentar