Dan saat ini hasil survey yang berdasarkan pengumpulan kuesioner (angket) telah ada hasilnya.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan oleh jajaran Polres Ngawi Polda Jatim. Dengan tujuan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilakukan serta tidak diskriminatif.
Terkait dengan program tersebut Polres Ngawi yang merupakan Polres jajaran Polda Jatim ini membentuk tim Pokja pelaksana survey eksternal pelayanan publik yang diketuai Kasat Lantas Polres Ngawi Iptu Achmad Fahmi Adiatma.
Sedangkan yang menjadi sasaran pengambilan kuesioner dilakukan pada sembilan pelayanan publik yaitu unit SIM, SKCK, SPKT, Satreskrim, Sattahti dan Satnarkoba dilingkup Polres Ngawi.
"Pada bulan November lalu Polres Ngawi melakukan MOU dengan perguruan tinggi di Ngawi untuk melakukan indek kepuasan pelayanan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan," jelas Iptu Achmad Fahmi Adiatma Ketua Pokja, Rabu (07/12/2022).
Dari hasil analisa survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang disebarkan secara random dengan sampling 100 orang responden ternyata cenderung terjadi peningkatan kualitas.
Hal tersebut nampak dari data hasil survey pada sembilan unit pelayanan di polres Ngawi yang menunjukkan kinerja sangat baik.
Seperti dari unit pelayanan SIM yang sebelumnya di angka 89.83 menjadi 91.13 dengan asumsi 'sangat baik'.
Dengan hasil capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut, Kasat Lantas akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal.
"Dengan hasil yang sudah baik ini kita akan tetap berupaya meningkatkan yang lebih baik lagi. Jadi kita tidak hanya puas dengan hasil yang sudah dicapai saat ini tetapi akan menjadi semangat untuk lebih baik lagi kedepannya," tegasnya.
Sementara itu Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera, S.H., S.I.K., M.H, melalui Plt Kasi Humas Ipda Dian mengatakan bahwa demi mempertahankan kualitas yang sudah baik tersebut Polres Ngawi akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan pelayanan publik.
"Kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Misalnya target waktu penyelesaian, tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar," tutup Ipda Dian. (*)
Tribudi/hms
0 Comments:
Posting Komentar