Seluruh pimpinan stakeholder yang berwenang hadir dalam rapat tersebut untuk mendapatkan solusi lanjut mengatasi kemacetan dari hulu ke hilir.
Mulai dari ASDP Indonesia Ferry Ketapang, KSOP, Korsatpel BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Indonesian National Ferry Owner Association/Asosiasi Pemilik Kapal Ferry Nasional Indonesia (INFA), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gadasgap).
Hadir juga jajaran Forkopimda, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Jalur penyeberangan ini sebetulnya bukan kewenangan kami dari pemkab. Namun karena masalah ini berada di wilayah kami, dan dampaknya kepada daerah dan masyarakat Banyuwangi, jadi kami perlu koordinasi dan mencari solusi bersama," kata Ipuk.
"Belum lagi banyak keluhan dan komplain dari masyarakat serta para supir yang tertuju pada kami akibat ini. Jadi kita berkumpul di sini, bukan untuk saling menyalahkan tapi untuk mencari solusi. Pemkab dan Forkopimda sangat siap untuk membantu. Apa yang bisa kami bantu untuk mengurai kemacetan ini," jelas Ipuk.
Ipuk menjelaskan sebelumnya telah beberapa kali menggelar rakor bersama Forkopimda. Ipuk juga telah meminta dan berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk mengirim bantuan kapal dengan kapasitas besar.
"Selain Menhub, kami juga telah menghubungi Komisi V DPR RI, Wamenhub, agar bisa dibantu menyelesaikan masalah ini. Semoga masalah ini bisa segera terselesaikan," kata Ipuk.
Satu unit kapal bantuan yakni KMP Gading Nusantara, milik PT Jembatan Nusantara, anak perusahaan ASDP, yang kapasitas besar didatangkan ke Pelabuhan Ketapang. Ipuk sendiri telah berbincang dengan kapten KMP Gading Nusantara, yang sedang dalam perjalanan menuju Banyuwangi dan dijadwalkan tiba malam ini.
"Dua kapal bantuan lainnya juga akan segera datang untuk dioperasikan di Ketapang. Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras dan bersama-sama mengatasi masalah ini," tambah Ipuk.
General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan permasalahan ini berawal karena terbatasnya jumlah kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut truk dengan tonase besar di atas 35 ton, setelah adanya evaluasi dan rekomendasi usai tenggelamnya KMP Tunu Pratam Jaya.
"Awalnya hanya dua kapal di LCM. Berangsur bertambah jumlahnya sesuai rekomendasi KSOP. Saat ini ada 7 kapal di LCM yang idealnya 9 kapal," kata Yansen.
Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya, selain penambahan bantuan kapal, Pelabuhan Jangkar Situbondo yang selama ini melayani Pelabuhan Lembar Lombok NTB, diminta juga untuk melayani ke Pelabuhan Gilimanuk untuk mengurai kendaraan sejak di Situbondo.
Selain itu, kepada para operator kendaraan logistik atau pemilik truk untuk sementara menggunakan truk bertonase di bawah 35 ton.
"Kami sarankan untuk sementara agar lancar, pihak logistik menggunakan truk di bawah 35 ton," kata Ketua INFA, Rio Polii.
Ketua Gapasdap Banyuwangi, Mastiga Sofyan, mengusulkan agar truk sumbu tiga namun tonase di bawah 35 ton untuk bisa dilewatkan di Dermaga MB 1 hingga 4.
"Banyak truk meski jenis sumbu tiga, namun muatannya di bawah 35 ton. Jadi bisa memaksimalkan dermaga MB 1 hingga 4," kata Sofyan.
Sementara Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana, meminta kepada pemilik kapal segera kembali mengoperasikan kapal yang telah dilakukan perawatan
"Kami minta agar kapal yang telah dilakukan perawatan untuk segera beropersi lagi. Untuk saat ini jangan berpikiran ke profit, namun lebih pada kelancaran," pinta Purgana. (*)
Hms
0 Comments:
Posting Komentar