Dalam kesempatan itu, Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan di daerah.
“Kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Dengan meningkatnya pendapatan warga harapannya bisa mempercepat penurunan kemiskinan,” kata Ipuk.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeber 9 prioritas program yang akan dijalankan di 2026. Mulai peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM dan pariwisata.
“Untuk peningkatan produksi pangan, Banyuwangi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan sejumlah komoditas pangan pokok, di antaranya beras biofortifikasi. Pengembangan komoditas ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani sehingga diharapkan bisa mengerek perekonomian mereka,” ujar Ipuk.
Sedangkan untuk perluasan pasar sektor pariwisata dan pertanian, digenjot melalui skema kerjasama antar daerah. “Misalnya, saat ini Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana membuat paket-paket wisata yang menawarkan potensi pariwisata di tiga daerah,” kata Ipuk.
Selain itu, bagian dari 9 program prioritas itu antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, penguatan pendidikan yang berdaya saing, peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat, serta reformasi birokrasi.
Ipuk menjelaskan, reformasi birokrasi didorong melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke desa-desa sehingga lebih efektif dan efisien. Percepatan pemerataan infrastruktur juga dilakukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa pada titik-titik pusat ekonomi.
Sementara untuk penguatan pendidikan, lanjut Ipuk, pemkab membuka program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ini memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Dengan pendidikan yang tinggi harapannya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Sehingga bisa mengentaskan keluarganya dari jurang kemiskinan,” urai Ipuk.
Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring oleh seluruh jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Provinsi Jatim, Akhmad Jazuli, Kepala bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Manajer PT PLN Banyuwangi, pimpinan perbankan/perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, hingga pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi. “Para camat harus bisa memilih mana yang terpenting karena tidak semua usulan bisa kita terima mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas,” pesan Ipuk.
Selanjutnya, berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2026. (*)
Hms
0 Comments:
Posting Komentar