"Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat doorstop, Sabtu (20/1).
Ia menambahkan bahwa kehadiran Desk ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial serta memberikan saluran bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
Jenderal Listyo juga menegaskan bahwa dengan adanya hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.
"Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli turut memberikan apresiasi atas inisiatif Polri tersebut. Ia menilai Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.
"Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujar Prof. Yassierli.
Menteri Yassierli menambahkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri.
"Kami harap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, yang juga Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian luar biasa Kapolri terhadap isu-isu buruh di Indonesia. Ia bahkan menjuluki Jenderal Listyo sebagai "pemecah masalah" bagi gerakan buruh.
"Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai," ungkap Andi Gani.
Ia juga menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat perhatian internasional, di mana empat negara ASEAN – Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina – tertarik untuk mempelajari inisiatif ini.
"Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenaga kerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan," tambahnya.
Melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi industri dan pekerja.
Hms/bud
0 Comments:
Posting Komentar