Solidaritas nelayan Indonesia dengan tegas menolak kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tentang laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan untuk kapal perikanan, sebagai syarat dalam pengurusan surat pengajuan ijin penangkapan ikan, kebijakan itu di nilai mempersulit dan tidak berpihak kepada nelayan.
Ketua solidaritas nelayan Indonesia ( SNI ) wilayah kabupaten banyuwangi, Saudara Benny mengatakan, "bahwa kebijakan kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia tentang pemberlakuan laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan yang di nilai tidak wajar kepada pelaku usaha perikanan adalah sepihak, dan aturan tersebut di nilai sebagai bentuk pemerasan kepada para pelaku usaha perikanan, dan para pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam solidaritas nelayan indonesia ( SNI ) akan mengagendakan protes keras dan mengecam kebijakan kementerian kelautan dan perikanan serentak di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, "aksi tolak pemberlakuan laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan yang di nilai tidak wajar kepada pelaku usaha perikanan ini sangat membebani para pelaku usaha perikanan di Indonesia, Karena para pelaku usaha perikanan sudah memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku tentang PNBP pasca produksi untuk membayar laporan perhitungan mandiri ( LPM ), tapi kenapa harus ada aturan baru laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan saat mengurus surat ijin penangkapan kembali, dan juga aturan tersebut tidak tertulis dan tidak ada sosialisasinya. Oleh sebab itu Benny Ketua SNI Wilayah Kabupaten Banyuwangi mengharapkan BPK & OMBUSMAN segera turun tangan untuk menyelesaikan Kekisruhan ini yg merugikan Nelayan," Jelasnya.
Benny juga mengatakan, "bahwa para pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam solidaritas nelayan Indonesia ( SNI ) memiliki komitmen dan kontrak politik dengan bapak presiden prabowo subianto, saya pikir bapak presiden tidak tau dengan persoalan laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan ini, jadi beliau harus tau kondisi para nelayan, akibat ulah kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak berpihak kepada nelayan membuat pelaku usaha perikanan seluruh Indonesia susah, padahal pak prabowo itu fokus meningkatkan kesejahteraan para nelayan Lo mas, dan juga akan ada pemasangan reklame yang berisikan surat terbuka kepada presiden prabowo di seluruj indonesia," Tuturnya.
Dalam kontrak politik yang di tandatangani oleh bapak prabwo dengan solidaritas nelayan Indonesia ( SNI ) adalah sebagai berikut.
a. Menjamin akses yang lebih baik ke sumber daya perikanan termasuk pemenuhan kebutuhan peralatan, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan
b. Menjamin perlindungan hukum, kepastian usaha dan keberpihakan
c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan dengan memperkuat pasar lokal memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan
d. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai termasuk perbaikan dan pembangunan pelabuhan jalan dan sarana transportasi lainnya yang mendukung aktivitas nelayan.
e. Memposisikan Solidaritas Nelayan Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan tata kelola perikanan Indonesia
Benny mengungkapkan, "bahwa kami memiliki komitmen yang baik dengan bapak presiden untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia, jadi saya heran dengan kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang membuat para pelaku usaha perikanan susah," Katanya.
Adapun tuntutan dari solidaritas nelayan Indonesia ( SNI ) serta alasannya sebagai berikut.
1. Kami pelaku usaha perikanan sudah memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku tentang PNBP ketika kedatangan kapal berlabuh di pelabuhan ditimbang oleh enumerator.
2. Kami menolak proses administrasi dalam pengajuan SIPI tahun 2025 yg jatuh Tempo 31 Desember 2024 sebanyak 14.000 kapal ikan di seluruh Indonesia tentang pemberlakuan laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan, karena ini merupakan Pemerasan Paksa kementerian kelautan dan perikanan kepada NELAYAN melalui Direktur Perizinan tanpa ada surat Edaran yang Jelas.
3. Kami Menolak kedatangan kapal ikan asing karena kondisi saat ini NELAYAN INDONESIA dibuat susah & mengalami kerugian akibat Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang sangat merugikan.
4. Kami Menolak kuota dan zonasi penangkapan :
karena Quota akan Mengakibatkan terjadi Mafia Quota (KKN) di kemudian hari & Zonasi akan Menimbulkan Konflik Horizontal.
"Solidaritas nelayan Indonesia ( SNI ) sangat berharap agar bapak presiden prabowo mengkoreksi kebijakan kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tentang laporan perhitungan mandiri ( LPM ) tambahan serta kebijakan kebijakan lain yang tidak berpihak kepada nelayan Indonesia." tuturnya.
Tim
0 Comments:
Posting Komentar