Megahnya kabupaten Banyuwangi didengungkan sampai mancanegara. Kabupaten yang dikenal dengan pariwisatanya dan segudang prestasi yang diraih, namun hemat penulis tidaklah setara dengan fasilitas sarana dan prasarana yang bagus dan mumpuni yang harus disediakan di seluruh instansi atau gedung pemerintahan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Banyuwangi bagi saudara penyandang kebutuhan khusus atau difabel.
Era kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani berbeda jauh dari Bupati sebelumnya yang tidak lain adalah bapak Abdullah Azwar Anas. Era Bupati Ipuk lebih banyak program kemanusiaan atau sosial yang sudah dijalankan. Namun hemat penulis, ada salah satu persoalan yang belum tersentuh maksimal yaitu keterlibatan secara langsung dan maksimal saudara - saudara difabel untuk membangun Banyuwangi yang lebih maju dan lebih baik lagi.
Contoh kongritnya adalah, tidak banyak atau minimnya fasilitas yang disediakan di setiap gedung pemerintahan kabupaten Banyuwangi untuk penyandang difabel. Selain itu, sedikitnya keterlibatan penyandang difabel dalam semua acara besar pemerintahan kabupaten Banyuwangi padahal banyak penyandang difabel yang memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Banyuwangi milik semua kalangan, hemat penulis semua memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mendapatkan pekerjaan di lingkup pemerintahan.
Dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu kisaran di titik Rp. 3 Triliun. Namun jika kita amati bersama, berapa alokasi untuk kalangan difabel yang ada?.
Bupati Ipuk bersama dengan DPRD Banyuwangi bisa tinjau lapang dan memberikan kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana bagi kalangan difabel yang ada. Salah satu aset milik pemerintah kabupaten Banyuwangi yang ada di kecamatan Muncar bisa digunakan untuk bangunan sarana prasarana bagi kalangan difabel.
Pemerintahan kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak berturut - turut dan terus meningkat. Selain itu, kabupaten Banyuwangi juga sudah menerapkan kesetaraan gender dalam dunia birokrasi. Hal ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dan diketahui oleh masyarakat Banyuwangi.
Namun disisi lain, Bupati Ipuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Banyuwangi harus juga memikirkan solusi bagi penyandang difabel dengan cara menyediakan sarana dan prasarana serta memfasilitasi penyandang difabel untuk bisa terlibat langsung membangun kabupaten Banyuwangi tercinta ini.
Membangun Banyuwangi dengan semua elemen, semua kalangan dan dilibatkan secara langsung namun dengan kriteria dan indikator yang ada harus dilakukan oleh Bupati Ipuk dan jajarannya. Hal ini akan menjadi pembeda dengan kabupaten lain di Indonesia.
( FOSKAPDA dan Penulis Opini Anas Juragan Angkot di PT. Pasukan Jembuk - Jembuk )
0 Comments:
Posting Komentar